Analisis Clustering Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Berdasarkan Kesehatan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemerintah daerah di Indonesia diberikan kebebasan untuk menyusun dan merancang program sesuai dengan kondisi daerahnya yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD dapat menilai seberapa baik
pengelolaan dan kondisi kesehatan keuangan daerah tersebut. Penilaian kondisi keuangan daerah dilakukan untuk menilai bagaimana kapasitas anggaran pemerintah kota dari indikator solvabilitas anggaran, likuiditas anggaran, performa operasional anggaran, pendapatan, dan pengeluaran. Berdasarkan indikatorindikator kondisi kesehatan keuangan untuk masing-masing kabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2015-2021, akan dilakukan pengelompokkan kabupaten/kota tersebut menggunakan dua metode clustering, yaitu K-Means dan
DBSCAN. Pengelompokkan dan perbandingan metode akan dilakukan pada data global (2015-2021), Pre-Covid (2018-2019), dan Covid (2020-2021). Metode KMeans dengan penanganan outlier menggunakan winsorization merupakan metode
terbaik dalam mengelompokkan data LKPD pada data global. Metode ini menghasilkan 2 cluster, dimana mayoritas daerah memiliki kinerja anggaran (LRA) dan laporan keuangan (LO) yang lebih rendah dari rata-rata cluster nya. Daerah yang memiliki kinerja anggaran dan laporan keuangan diatas rata-rata cenderung berada pada Provinsi Banten. Hasil clustering untuk data Pre-Covid dan Covid akan dibandingkan setelah menemukan metode clustering terbaik untuk masing-masing
data. Pada keadaan Pre-Covid, terbentuk 2 cluster dengan metode terbaik yaitu KMeans dengan penanganan outlier menggunakan winsorization. Sedangkan saat Covid, terbentuk juga 2 cluster dengan metode terbaik yaitu K-Means dengan raw
data. Penentuan metode terbaik diperoleh berdasarkan nilai indeks CalinskiHarabasz dan koefisien Silhouette yang tertinggi. Perubahan kondisi kesehatan keuangan yang terjadi dapat dilihat berdasarkan perubahan hasil cluster saat PreCovid dan Covid. Terdapat 8 kabupaten/kota yang mengalami penurunan kondisi
kesehatan keuangan, dimana mayoritas kabupaten/kota tersebut berada di Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, terdapat 10 pemda yang mengalami peningkatan kondisi apabila dibandingkan saat Pre-Covid dan Covid.