Dampak Teknologi dan Operant Resources terhadap Nilai dalam Konteks Studi Empiris Logika Dominan Layanan dalam Konteks Pembelajaran dalam Jaringan

Sejak bulan Maret hingga bulan Mei 2020 (pada waktu penulisan) dilaksanakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka menekan angka penyebaran dan kasus terinfeksi penyakit COVID-19 yang tengah melanda secara global. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat Jabodetabek untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan, termasuk proses belajar mengajar dalam tingkat perguruan tinggi, melalui pembelajaran dalam jaringan (daring). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak teknologi dan operant resources terhadap nilai dalam konteks dalam pembelajaran daring melalui perspektif logika dominan layanan (LDL). Perspektif ini memberi penekanan lebih kepada layanan sebagai basis pertukaran, dan bukan menekankan barang-untuk-barang atau barang-untuk uang yang merupakan pandangan logika dominan barang. Penelitian menggunakan riset deskriptif dengan menggunakan analisis structural equation modelling (SEM). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian riset kuantitatif dengan desain konklusif karena bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel (seperti karakteristik atau fungsi pasar). Pengumpulan data dilakukan selama dua bulan menggunakan kuesioner dengan skala likert 1 sampai 5 yang disebarkan dalam jaringan. Hasil analisis SEM dalam tahap main test melalui aplikasi AMOS (N = 234) telah membuktikan tiga hipotesis yang tidak ditolak. Penelitian ini memaparkan bahwa terdapat dampak dari konstruk teknologi terhadap operant resources dan nilai dalam konteks. Selain itu konstruk operant resources memiliki dampak terhadap nilai dalam konteks. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan perspektif LDL yang masih relatif baru dengan mengaplikasikan konsep-konsep yang dipahami dalam LDL secara langsung dalam studi empiris. Lebih lanjut, penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi staf perguruan tinggi dan Kemendikbud Republik Indonesia yang memegang keputusan proses belajar mengajar.